Sipenduk Purna Mudahkan Perangkat Desa Urus Administrasi Purna Tugas

BERITAMAGELANG.ID - Pemerintah Kecamatan Tempuran meluncurkan inovasi pelayanan publik Sipenduk Purna (Sistem Terintegrasi Pemberhentian dan Data Kependudukan Purna Tugas Perangkat Desa) untuk mempermudah pengurusan administrasi bagi perangkat desa yang memasuki masa purna tugas. Melalui sistem ini, proses pemberhentian tidak lagi berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan perubahan data kependudukan hingga pemberian piagam penghargaan purna bakti.

Peluncuran dan sosialisasi Sipenduk Purna digelar di Aula Kecamatan Tempuran, Rabu (22/7/2026), sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terkoordinasi.

Camat Tempuran, Suparyanto, mengatakan inovasi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah kecamatan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada perangkat desa yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya.

"Melalui Sipenduk Purna, kami ingin memastikan proses pemberhentian perangkat desa tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga memberikan kepastian terhadap perubahan data kependudukan dan penghargaan atas pengabdian yang telah diberikan," ujarnya.

Menurut Suparyanto, selama ini proses pemberhentian perangkat desa melibatkan sejumlah instansi sehingga membutuhkan koordinasi yang baik. Melalui Sipenduk Purna, seluruh tahapan pelayanan disusun dalam satu mekanisme yang terintegrasi antara pemerintah desa, kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Magelang.

Dengan sistem tersebut, perubahan status administrasi kependudukan perangkat desa dapat diproses lebih cepat sehingga memberikan kepastian hukum dan administrasi bagi yang memasuki masa pensiun.

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dispermades Kabupaten Magelang, Afip Sularso, mengapresiasi inovasi yang dinilai mampu menyederhanakan pelayanan lintas instansi.

"Sipenduk Purna merupakan inovasi yang sangat baik karena mampu mengintegrasikan proses pelayanan yang melibatkan beberapa pihak. Dengan mekanisme yang jelas, pelayanan menjadi lebih tertata dan memberikan kepastian bagi perangkat desa yang memasuki masa purna tugas," katanya.

Pranata Komputer Ahli Muda poda Disdukcapil Kabupaten Magelang, Prasetyo Nugroho menegaskan, kolaborasi melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) menjadi fondasi penting dalam implementasi Sipenduk Purna.

Menurutnya, kerja sama tersebut membuat proses perubahan data kependudukan dapat dipersiapkan sejak awal sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan tidak berbelit.

"Kami mengapresiasi inisiatif Kecamatan Tempuran yang membangun kolaborasi lintas perangkat daerah. Melalui Sipenduk Purna, proses perubahan data kependudukan dapat dipersiapkan sejak awal sehingga pelayanan kepada perangkat desa yang purna tugas menjadi lebih cepat, efektif, dan memberikan kepastian," ujarnya.

Penggagas Sipenduk Purna yang juga Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Tempuran, M. Khanafi, menjelaskan bahwa inovasi tersebut telah dilengkapi dengan standar operasional prosedur (SOP), basis data perangkat desa, mekanisme koordinasi antarlembaga, hingga standar pelayanan pemberian Piagam Penghargaan Purna Bakti.

Ia berharap Sipenduk Purna dapat menjadi model pelayanan publik yang dapat diterapkan di wilayah lain karena tidak hanya memberikan kemudahan administrasi, tetapi juga menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi perangkat desa yang telah mengabdi kepada masyarakat.

Melalui inovasi ini, Kecamatan Tempuran menegaskan komitmennya menghadirkan pelayanan publik yang terintegrasi, cepat, akurat, dan akuntabel, sekaligus memastikan setiap perangkat desa memperoleh kepastian administrasi dan penghargaan yang layak setelah menyelesaikan masa tugasnya.