Ketua DPRD: Pilih Pemimpin Jangan Pragmatis

BERITAMAGELANG.ID - Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir mengajak masyarakat Desa Pabelan untuk tidak bersikap pragmatis saat memilih pemimpin pada saat Pemilu atau Pilkada, agar pemimpin yang terpilih benar-benar memihak rakyat.

"Saat memutuskan memilih pemimpin jangan lupa lihat rekam jejaknya, jangan hanya memilih karena iming-iming uang yang jumlahnya tidak seberapa," ujar Sakir saat memaparkan materi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan pemilihan dalam kegiatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan KPU Sambang Ndeso Tahun 2026. Kegiatan tersebut diikuti warga Desa Pabelan Kecamatan Mungkid di  TEA Balai Desa Pabelan, Mungkid, Kamis (10/9/2026).

Ketua DPRD dari FPDIP ini menambahkan, apabila partisipasi masyarakat meningkat, maka kualitas demokrasi tentu akan semakin baik, karena ciri negara demokrasi adalah menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, memberikan kesempatan rakyat menentukan nasib sendiri.

Menanggapi ajakan tersebut, Setyo Widodo salah seorang peserta mengajukan pertanyaan mengenai jurus jitu menangkal serangan fajar atau money politic. Pertanyaan langsung dijawab oleh narasumber bahwa sebenarnya perangkat hukum sudah disediakan untuk menjerat pelaku serangan fajar atau money politic ini.

Namun sebenarnya yang tak kalah pentingnya adalah pendidikan politik seperti KPU Sambang Ndeso inilah yang diharapkan mampu membekali warga dengan pengetahuan yang memadai dan mencerdaskan pemilih sehingga money politik bisa dihindari.

"Meskipun harus diakui sebenarnya money politic tidak bisa dikendalikan," jawab Sakir.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Suharno dari Fraksi Partai Gerindra, dalam kesempatan yang sama menyampaikan materi tentang peran DPRD. Menurutnya, peran utama DPR/DPRD dalam Pemilu adalah sebagai mitra legislatif dalam membentuk undang-undang Pemilu, sebagai pengawas terhadap jalannya proses Pemilu di daerah, dan sebagai perwakilan aspirasi masyarakat untuk memastikan Pemilu berjalan demokratis.

"Mereka juga terlibat dalam menyetujui penganggaran untuk KPU dan melakukan evaluasi pasca-Pemilu," ujarnya.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Hukum pada KPU Kabupaten Magelang, Nurul Ekawati mengatakan, Desa Pabelan menjadi lokus kedua setelah Desa Banjarnegoro Mertoyudan untuk kegiatan KPU Sambang Ndeso Tahun 2026.

Desa Pabelan dipilih karena termasuk salah satu desa dengan angka partisipasi pemilih di TPS pada Pilkada 2024 lalu hanya 72,78 persen, masih berada di bawah target Rencana Pembanguan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 77,5 persen.

"Terdapat 64 desa di wilayah Magelang dengan kondisi tingkat kehadiran pemilih di TPS dibawah 77,5 persen pada Pilkada 2024. Inilah yang melatarbelakangi KPU Kabupaten Magelang meluncurkan program KPU Sambang Ndeso," kata dia.