Mapan Omahe, Warga Magelang Kini Bisa Cek Legalitas dan Informasi Perumahan

BERITAMAGELANG.ID - Pemerintah Kabupaten Magelang terus mendorong kemudahan akses informasi sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam memperoleh hunian yang layak, aman, nyaman, dan legal. Upaya tersebut diwujudkan melalui peluncuran Mapan Omahe, platform digital yang memungkinkan masyarakat mengecek informasi dan legalitas perumahan di Kabupaten Magelang.

Inovasi yang digagas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Magelang tersebut diluncurkan bersamaan dengan Rapat Koordinasi Program Nasional 3 Juta Rumah.

Kepala DPRKP Kabupaten Magelang, Gunawan Yudi Nugroho mengatakan penyediaan hunian tidak semata-mata berorientasi pada jumlah rumah yang terbangun. Aspek kelayakan, kesehatan, keamanan, kenyamanan, serta kepastian legalitas juga harus menjadi perhatian.

"Kalau kita bicara perumahan, quality assurance harus terjamin. Rumah yang dihuni masyarakat harus layak, sehat, aman, dan nyaman," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan perumahan juga harus memperhatikan berbagai ketentuan, terutama terkait kesesuaian lokasi dengan tata ruang. Pengembangan kawasan perumahan tidak boleh dilakukan pada lahan yang tidak sesuai peruntukan maupun kawasan yang dilindungi, termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Selain aspek legalitas dan lokasi, keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) juga menjadi perhatian. Kawasan perumahan, kata Gunawan, idealnya tidak hanya menyediakan bangunan rumah, tetapi juga lingkungan yang mendukung kualitas kehidupan masyarakat.

"Jangan sampai membangun rumah hanya mengejar bangunan fisiknya. Sirkulasi udara, lingkungan, tempat bermain anak, fasilitas sosial dan fasilitas umum juga harus diperhatikan karena semuanya berpengaruh terhadap kualitas hidup dan kesehatan warga," jelasnya.

Kepala Bidang Perumahan pada DPRKP Kabupaten Magelang, Fakhrudin Martanto mengatakan, Mapan Omahe dirancang untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada masyarakat sebelum menentukan pilihan hunian.

Melalui platform tersebut, masyarakat dapat mengetahui nama perumahan, pengembang, legalitas, fasilitas PSU, tipe rumah, lokasi, hingga jumlah unit rumah yang masih tersedia.

"Informasi ini diharapkan membantu masyarakat memilih rumah sesuai kebutuhan sekaligus terhindar dari perumahan ilegal dan penipuan," harapnya.

Tidak hanya menyediakan informasi, Mapan Omahe juga dilengkapi kanal pengaduan yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan persoalan terkait perumahan. Layanan tersebut dapat diakses tanpa harus melakukan login.

Selain itu, masyarakat terdampak bencana yang membutuhkan perbaikan maupun pembangunan kembali rumah, serta warga yang terdampak relokasi akibat program pemerintah, dapat mengajukan fasilitasi melalui platform tersebut.

Untuk memudahkan akses layanan, Mapan Omahe juga menyediakan kanal WhatsApp melalui nomor 0855 153 5858. Pengajuan bantuan dapat dilakukan secara mandiri maupun dengan pendampingan pemerintah desa/kelurahan, BPBD, maupun relawan.

Kehadiran Mapan Omahe sekaligus menjadi bagian dari dukungan Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap Program Nasional 3 Juta Rumah. Di Kabupaten Magelang, dukungan tersebut antara lain diwujudkan melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta fasilitasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis bagi MBR dan pengembang perumahan MBR.

Melalui inovasi tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya semakin mudah memperoleh informasi perumahan, tetapi juga lebih cermat sebelum membeli atau menempati hunian. Keterbukaan informasi menjadi salah satu upaya untuk meminimalkan risiko masyarakat membeli rumah pada kawasan yang bermasalah secara legalitas maupun menjadi korban penipuan.

Mapan Omahe dapat diakses melalui: mapan-omahe.magelangkab.go.id