Pemkab Magelang Salurkan Air Bersih untuk Wilayah Terdampak Kekeringan

BERITAMAGELANG.ID - Pemerintah Kabupaten Magelang memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak kekeringan. Bupati Magelang Grengseng Pamuji secara resmi melepas penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan dalam kegiatan Kolaborasi Pemenuhan Air Bersih Kabupaten Magelang bertema "Sinergi untuk Berbagi" dari Pendopo BPBD Kabupaten Magelang, Kamis (8/10/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten Magelang, PMI, BAZNAS, TNI, POLRI, instansi vertikal, dunia usaha, pemerintah desa, BUMN, BUMD, dan para donatur. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus membangun pola penanganan kekeringan yang lebih terencana dan berkelanjutan.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang, Bambang Hermanto mengatakan, berdasarkan pemetaan hingga 8 Oktober 2026, dampak kekurangan air bersih telah terjadi di 80 dusun, 45 desa, dan 13 kecamatan. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak terhadap kebutuhan rumah tangga, tetapi juga sejumlah pondok pesantren, sekolah, dan tempat ibadah.

"Dampak kekurangan air bersih telah terjadi di 80 dusun, 45 desa, dan 13 kecamatan," kata Bambang.

Menurut Bambang, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena musim hujan diperkirakan baru mulai turun di Kabupaten Magelang pada pertengahan November 2026. Karena itu, BPBD terus melakukan pemetaan wilayah terdampak sebagai dasar menentukan kebutuhan dan prioritas penanganan.

Ia menegaskan, BPBD tidak dapat menangani persoalan kekeringan sendiri. Dukungan berbagai pihak diperlukan, baik dalam bentuk armada, pendanaan, distribusi air maupun pembangunan sarana penyediaan air bersih.

"Dropping air merupakan langkah cepat dan responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun kita tidak boleh berhenti pada dropping air," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Baznas Kabupaten Magelang memberikan dukungan sebesar Rp21 juta untuk distribusi air bersih sebanyak 32 trip dengan sasaran 32 dusun di 17 desa pada tujuh kecamatan, yakni Borobudur, Salaman, Salam, Pakis, Tegalrejo, Secang, dan Tempuran. Penyaluran didukung sekitar 20 armada kendaraan.

Selain dukungan untuk kegiatan tersebut, secara keseluruhan Baznas telah memberikan dukungan sekitar Rp126 juta untuk penanganan kekeringan, termasuk pembangunan sumur dan penyediaan tandon air.

Dukungan juga datang dari PMI Kabupaten Magelang melalui distribusi air bersih, bantuan tiga unit tandon air, serta bantuan Rp7 juta untuk pembangunan pompa air di Dusun Kerean. Sementara itu, PDAM Tirta Gemilang telah melaksanakan distribusi air bersih di sejumlah wilayah sekaligus memberikan dukungan operasional sebesar Rp10 juta untuk penanganan kekeringan tahun 2026.

BPBD juga mengoperasikan dua armada tangki dan mendapatkan tambahan satu armada dari Kementerian PU. Sejumlah unsur TNI dan Polri, komunitas serta relawan seperti FPRB Borobudur, Buruh Merapi, relawan Salaman dan Baret Tempuran turut terlibat dalam distribusi air bersih.

Bambang mengatakan, penanganan jangka panjang perlu diarahkan pada penyediaan infrastruktur agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan air ketika musim kemarau tiba.

"Distribusi air bersih harus dipandang sebagai penanganan jangka pendek, sedangkan penyediaan sumber air dan infrastruktur air bersih merupakan bagian dari solusi jangka menengah dan jangka panjang," katanya.

Sejumlah upaya tersebut antara lain pembangunan sumur bor, tandon air, jaringan perpipaan, pipanisasi dari sumber mata air, pemanfaatan energi alternatif, serta pengembangan sistem penyediaan air bersih berbasis masyarakat.

Bupati Magelang Grengseng Pamuji menegaskan, persoalan kekurangan air bersih harus ditangani secara komprehensif dan tidak berhenti pada kegiatan distribusi air selama musim kemarau.

Ia meminta seluruh perangkat daerah menggunakan data wilayah terdampak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan pembangunan infrastruktur air bersih.

"Kolaborasi yang kita lakukan hari ini jangan hanya berhenti pada penanganan musim kemarau tahun ini. Kolaborasi ini harus menjadi dasar untuk membangun sistem penanganan yang berkelanjutan," tegas Grengseng.

Menurutnya, mulai 2027 penanganan persoalan air bersih harus dikonsolidasikan lintas perangkat daerah. BPBD, DPUPR, Bapperida, Dinas Lingkungan Hidup, serta perangkat daerah lainnya harus memiliki peran yang terintegrasi.

Bupati juga meminta setiap kecamatan memiliki data dan peta yang jelas mengenai wilayah yang tidak memiliki sumber air bersih, wilayah terdampak, lokasi yang kebutuhan airnya telah tercukupi, serta keberadaan mata air dan kondisi daerah tangkapan air.

"Ini bukan hanya masalah BPBD. Ini adalah masalah Pemerintah Kabupaten Magelang," ujarnya.

Selain pembangunan infrastruktur, Grengseng menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber air. Pemanfaatan mata air harus memperhatikan kebutuhan masyarakat sekaligus kebutuhan sektor pertanian agar tidak menimbulkan persoalan baru.

Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi dan keterlibatan perguruan tinggi untuk mencari solusi terhadap wilayah yang memiliki karakteristik sulit mendapatkan sumber air, termasuk kawasan Borobudur.

"Kita harus naik level. Teknologi yang kita miliki sangat banyak. Persoalannya adalah apakah kita mau menggunakannya untuk menyelesaikan masalah masyarakat," tegasnya.

Bupati menilai data kedaruratan yang dimiliki BPBD harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan program jangka panjang. Dengan demikian, penanganan kekeringan tidak lagi hanya bersifat responsif ketika masyarakat mengalami krisis air, tetapi diarahkan pada mitigasi dan pengurangan risiko.

Sementara itu, BPBD bersama berbagai pihak terus mendorong pengembangan sejumlah potensi sumber air dan pembangunan jaringan perpipaan. Di antaranya jaringan perpipaan sekitar 500 meter di Dusun Candisari, Desa Girirejo, Kecamatan Kaliangkrik, serta sejumlah kolaborasi penyediaan tandon dan jaringan perpipaan di wilayah lain.

Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang menargetkan penanganan kekeringan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat pada musim kemarau 2026, tetapi juga menjadi pijakan untuk mengurangi jumlah wilayah yang mengalami kekurangan air bersih pada tahun-tahun berikutnya.