BERITAMAGELANG.ID- Sebagai negara kesatuan, Indonesia memiliki sistem pemerintahan sebagai penyelenggara kekuasaan tertinggi untuk mengembangkan kebijakan pelayanan yang berlaku secara nasional. Peyelenggaraan pelayaan dilakukan secara menyeluruh dengan sistem disentralisasi dalam otonomi daerah, guna meningkatkan pelayanan dalam mencapai kesejahteraan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah, Adi Waryanto mewakili Bupati Magelang didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Magelang, Bambang Hermanto pada acara Pembukaan Workshop Penyelenggaraan Pelayanan Sosial Pada Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang, di Griya Persada Hotel & Resort, Kaliurang, Yogyakarta, Jum'at (8/12/2023).
Adi mengatakan, Pemerintah diwajibkan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, mengamanatkan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara, demi tercapainya kesejahteraan sosial.
Lebih lanjut, Adi menjelaskan, dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Magelang diantaranya, pemberian bantuan sosial terencana maupun tidak terencana, pelaksanaan program perlindungan sosial, contohnya melalui aktifitas perlindungan bagi kelompok disabilitas, lansia, anak terlantar dan kegiatan-kegiatan penanganan korban bencana dan pelaksanaan program jaminan sosial, melalui pendaftaran kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Magelang untuk masyarakat yang kurang mampu.
Dari data yang dihimpun atas keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Magelang diantaranya yaitu, penurunan angka kemiskinan selama tiga tahun terakhir dari tahun 2021 sampai tahun 2023 sebesar 10,96 persen turun menjadi 0,96 persen, Indeks Pembangunan Manusia meningkat selama 9 tahun terakhir, dari angka 66,35 (2014) menjadi 70,85 (2022), Indeks pembangunan gender meningkat selama tiga tahun terakhir, yaitu 91,81 (2020), 91,89 (2021) dan 92,21 (2022), penurunan prosentase jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) selama tiga tahun terakhir, dari 0,63 (2020), 0,62 (2021) dan 0,57 (2022)," beber Adi Waryanto.
"Untuk itu, saya atas nama pribadi Pemerintah serta masyarakat Kabupaten Magelang menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran serta Bapak/Ibu dalam memberikan pelayanan, dan fasilitasi kepada masyarakat Kabupaten Magelang," ucap Adi.
Adi Berharap, pencapaian yang positif tersebut selalu dapat di jaga bahkan ditingkatkan guna menjaga intergritas dan loyalitas demi kepuasan masyarakat Kabupaten Magelang.
"Mari beraksi dengan senantiasa berkolaborasi, bergotong royong dan bekerjasama saling bersinergi guna mewujudkan Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (Sedaya Amanah)," ajaknya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang, Bela Pinarsi menyampaikan, maksud penyelenggaraan kegiatan ini adalah melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan sosial pada Dinas Sosial PPKB PPPA, serta peningkatan kerjasama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Sosial PPKB PPPA.
Serta tujuan dari kegiatan ini yaitu, meningkatkan kapasitas pengetahuan pelaksana pelayanan sosial pada Dinas Sosial PPKB PPPA, meningkatkan koordinasi pelayanan sosial, meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pelayanan sosial, pemberdayaan dan pembentukan jaringan dukungan keluarga, meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pelayanan sosial.
Adapun kegiatan Workshop Penyelenggaraan Pelayanan Sosial Pada Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal, 8-9 Desember 2023 di Griya Persada Hotel & Resort, Kaliurang.
Peserta rapat koordinasi sejumlah 61 orang yang hadir secara langsung, terdiri dari, Pegawai ASN dan Non ASN sejumlah 50 orang dan pengurus serta anggota DWP Dinas Sosial PPKB PPPA sejumlah 11 orang.
"Kami menginformasikan, bahwa kinerja dan pelaksanaan tugas pada Dinas Sosial PPKB PPPA tidak hanya bertumpu pada personil yang bertugas di kantor, namun juga dilaksanakan secara kolaboratif dengan berbagai elemen relawan sosial, yang berjumlah kurang lebih 4.644 orang," tutup Bela.
0 Komentar