BERITAMAGELANG.ID - Badan Otorita Pariwisata Borobudur (BOB) terus berbenah. Selain mempersiapkan infrastruktur, BOB juga fokus pada tiga program utama, yakni penetapan visioning kawasan, penyelesaian akses dan penetapan status lahan.
Sejak dilantik pada 4 Januari lalu BOB telah menyelesaikan dan menetapkan visioning kawasan, perencanaan akses cepat dari bandara New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) di Kulonprogo ke kawasan otoritatif dan Candi Borobudur.
"Fokus lain BOB yakni melakukan sinkroninasi
dengan integrated tourism masterplan Borobudur dan Jawa Tengah dan yang
terakhir, penetapan status lahan otoritatif menjadi Hak Penggunaan Lahan (HPL)," kata Direktur Utama BOP Indah Juanita kepada BeritaMagelang.id, Jumat (04/05).
Indah mengungkapkan, saat ini BOB tengah menangani dua area, yakni area
otoritatif seluas 309 hektar di Kabupaten Purworejo, dan area koordinatif yang
terdiri dari empat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
"Saat ini kami masih menyelesaikan tahapan serah terima lahan Perhutani seluas 309 hektar di Kecamatan Kaligesing Purworejo. Lahan tersebut akan digunakan untuk areal otoritatif. Sedangkan area KSPN meliputi kawasan Dieng Wonosobo, Karimunjawa, Sangiran dan Yogyakarta," terang Indah.
Nantinya, lanjut Indah, kawasan 309 hektar itu dibangun dengan konsep terpadu memperhatikan lingkungan, dan memiliki konsep wisata yang menjaga kelestarian Borobudur.
"Konsep menikmati Borobudur dengan tidak perlu menyentuhnya. Keberadaan Badan Otorita justru untuk membantu upaya konservasi," kata Indah menambahkan.
Sedangkan Pelaksana tugas (Plt) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang, Edi Susanto berharap kehadiran Badan Otorita Borobudur dapat mendukung progam pariwisata Kabupaten Magelang dan menggerakkan ekonomi masyarakat.
"Berkenaan dengan hal tersebut, pariwisata dikatakan berhasil dan sukses bila ia (pariwisata) mampu menggerakan ekonomi masyarakat secara umum dan khususnya masyarakat di sekitar destinasi," jelas Edi.
Guna mendukung itu, lanjut Edi, pihaknya terus memaksimalkan potensi dan mendorong para pelaku pariwisata melakukan kreasi.
"UMKM sektor pariwisata harus bergerak, kita mendorong penuh itu, agar masyarakat menjadi sejahtera," lanjut Edi.
Hanya saja Edi menyayangkan dalam formasi Badan Otorita Borobudur tidak melibatkan Pemerintah Daerah yang seharusnya menjadi prioritas dan poin penting dalam setiap perkembangan pariwisata di daerahnya.
"Semestinya Bupati sebagai representasi dari Pemerintah Daerah dilibatkan dalam organisasi Badan Otorita Borobudur ini," tutup Edi.
0 Komentar