BERITAMAGELANG.ID - Pemerintah Kabupaten Magelang terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan. Hal ini ditegaskan Bupati Magelang, Grengseng Pamuji dalam Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Pendidikan Bermutu untuk Semua, di Ruang Ki Hajar Dewantara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Magelang, Kamis (7/8).
Dalam sambutannya, Bupati Magelang Grengseng Pamuji menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) secara online yang berjalan tertib dan merata di seluruh jenjang pendidikan. Ia menyebut SPMB Online ini sebagai salah satu langkah strategis dan inovatif yang menjadi pelopor di Indonesia.
"Kabupaten Magelang adalah yang pertama melaksanakan SPMB secara daring untuk seluruh jenjang. Ini bukti bahwa kita serius mendorong sistem pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas," ujar Grengseng.
Grengseng juga menyampaikan tujuh arahan strategis kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan, antara lain:
1. Penguatan implementasi SPMB sebagai kebijakan nasional meskipun masih ada sejumlah SD dan SMP yang belum mengikuti tahap awal.
2. Penanganan bijaksana terhadap murid yang tidak diterima di sekolah negeri, dengan opsi afirmasi atau rujukan ke sekolah swasta.
3. Pemutakhiran dan akurasi data pendidikan ditargetkan rampung sebelum 31 Agustus 2025.
4. Penyelesaian masalah administratif dan teknis secara solutif, termasuk edukasi kepada orang tua dan panitia sekolah.
5. Penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi dalam pembelajaran, termasuk program Hari Bakti kepada Orang Tua.
6. Antisipasi penurunan jumlah murid dan potensi re-grouping sekolah, dengan dukungan pemerintah desa.
7. Menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan daerah.
"Pendidikan bukan sekadar menghasilkan lulusan, tetapi juga membentuk generasi dengan pola pikir solutif dan karakter kuat," lanjutnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Slamet Ahmad Husein menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari pengawalan kebijakan nasional dan daerah, termasuk mendukung Program Wajib Belajar 13 Tahun dan agenda pembangunan SDM dalam Astacita Presiden serta program Sapta Cipta Bupati Magelang.
"Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa semua anak di Kabupaten Magelang mendapatkan akses pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, sebagaimana diamanatkan dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 dan semangat Pinter Ngaji Pinter Sekolah Bocahe," ujar Husein.
Husein juga memaparkan data pelaksanaan SPMB Online Tahun Pelajaran 2025/2026:
1. PAUD: 7.711 siswa di 1.033 rombongan belajar
2. SD: 12.474 siswa di 725 rombongan belajar
3. SMP: 12.633 siswa di 395 rombongan belajar
4. Kesetaraan: 787 siswa di 47 rombongan belajar
Namun, ia tidak menutup mata terhadap sejumlah tantangan di lapangan.
Beberapa sekolah mengalami kelebihan pendaftar, sementara lainnya minim atau bahkan tidak memiliki pendaftar sama sekali. Belum matangnya perencanaan rombongan belajar oleh beberapa satuan pendidikan juga menjadi catatan penting.
"Kami akan terus mengevaluasi pelaksanaan SPMB ini, termasuk memperhatikan regulasi mengenai bantuan pendidikan bagi murid yang tidak tertampung di sekolah negeri. Pemerataan akses pendidikan adalah tugas bersama," tegas Husein.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Magelang juga terus mengupayakan pembentukan karakter peserta didik sebagai bagian penting dari pendidikan yang holistik. Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah pemetaan terhadap siswa-siswa yang berpotensi mengalami permasalahan hukum. Mereka akan mendapatkan program pendidikan karakter khusus yang mencakup materi kedisiplinan dan bela negara, bekerja sama dengan TNI dan Polri, manajemen diri dan penanganan stres, yang difasilitasi oleh psikolog, serta pembinaan spiritual dan religius, yang akan diberikan oleh rohaniwan.
Selain itu, Disdikbud juga akan memfasilitasi pengembangan minat dan bakat siswa, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Program ini dirancang berdasarkan hasil diskusi antara Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Disdikbud, dan akan disinergikan dengan penguatan pendidikan karakter agar lebih terarah dan berdampak nyata bagi peserta didik.
0 Komentar