BERITAMAGELANG.ID - Berdasarkan data SIPBM per 29 Oktober 2023, jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di 97 desa replikasi Penanganan ATS di Kabupaten Magelang mencapai 2.280 anak. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Bappeda dan Litbangda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bersama Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP), bersinergi serta berkolaborasi dalam penanganan ATS, juga ABPS (Anak Berpotensi Putus Sekolah).
"Tahun 2024 program prioritas yang dicanangkan Pemkab Magelang salah satunya adalah penanganan masalah pendidikan dalam mempersiapkan tahun 2045 menuju Indonesia Emas," kata Kepala Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, M. Taufiq Hidayat Yahya, pada pembukaan Workshop Penyusunan Program bagi Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan dalam Penanganan ATS dan ABPS di Grand Wahid Hotel Salatiga, Rabu - Kamis (1- 2/11/2023).
Narasumber pada workshop adalah Person in Charge (PIC) Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Kabupaten Brebes, Bahrul Ulum, Education Unicef Jawa – Bali, Yuanita M. Nagel, dan Ketua KMPP Kabupaten Magelang, Eko Triyono. Adapun peserta workshop berasal dari perwakilan tokoh masyarakat dari PC NU, PD Muhammadiyah, BAZNAS Kabupaten Magelang, PGRI dan Komite Sekolah, PWI serta perwakilan kepala desa.
Menurut Taufik, masalah pendidikan bagi anak harus mendapatkan penanganan prioritas, terutama ATS dan ABPS. Masih tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Magelang menjadi keprihatinan tersendiri, sehingga penanganan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama, dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder lainnya.
Dari angka 2.280 ATS di Kabupaten Magelang yang berdasarkan data by name by address (BNBA) tersebut, terdapat 900 anak perempuan, dan sisanya anak laki--laki. Mereka tersebar di 97 desa pada 21 kecamatan. "Masih tingginya jumlah anak tidak sekolah tersebut, memerlukan langkah inovatif dengan melibatkan kolaborasi pentahelix melalui gerakan Magelang Gumregah Bali Mlebu ning Sekolah atau sering disebut dengan Magelang Gemregah Bungah, sehingga anak-anak usia sekolah mampu mengakses Pendidikan," kata Taufiq.
Langkah penanganan Anak Tidak Sekolah meliputi Pendataan ATS, Penyusunan Regulasi Penanganan ATS, Pengembalian ATS ke jenjang Pendidikan formal maupun non formal, serta Monitoring dan Evaluasi untuk memastikan agar ATS tetap bersekolah. Salah satu Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah adalah pendataan ATS.
Sampai saat ini, jumlah Desa yang sudah melakukan pendataan yaitu 97 Desa. Kemudian 2024, Bappeda dan Litbangda bekerjasama dengan LPPM Universitas Diponegoro melalui kegiatan KKN akan melakukan pendataan ATS pada 30 Desa yang rencananya akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Sehingga dari total 367 Desa, pada Tahun 2024 masih ada 240 Desa yang akan menjadi Desa Replikasi Penanganan Anak Tidak Sekolah.
"Harapan kita, semua pihak dapat membantu menangani masalah pendidikan bagi anak yang putus sekolah untuk kembali bersekolah. Sebab, banyak faktor yang melatarbelakangi anak-anak putus sekolah. Misalnya faktor jarak, biaya atau kurangnya kesadaran orang tua maupun anak terhadap pendidikan, bahkan faktor anaknya sendiri yang tidak mau sekolah," ujarnya.
Dalam hal ini, pemerintah desa memiliki peran penting dalam penanganan ATS maupun ABPS. Salah satunya dengan melakukan pendataan bagi warganya, khususnya anak-anak usia sekolah. Penanganan ATS maupun ABPS menjadi penting, mengingat menghadapi tahun 2045, generasi yang tidak berkualitas akan tertinggal dan berpotensi masuk dalam lingkaran kemiskinan.
Ketua KMPP Kabupaten Magelang, Eko Triyono mengatakan bahwa penanganan ATS dan ABPS di Kabupaten Magelang tidak mudah dan diperlukan dukungan semua pihak, terutama pemerintah dan dinas terkait, termasuk ormas serta stakeholder lainnya. Kebersamaan ini penting, agar dapat menyasar di semua lini masyarakat, utamanya yang tinggal di pelosok pedesaan.
Gerakan kembali ke sekolah bagi ATS di Kabupaten Magelang. Rencananya akan dilakukan rekonfirmasi data ATS sebagai salah satu upaya pengembalian ATS ke sekolah. Setelah dilakukan rekonfirmasi kepada orang tua ATS, maka KMPP Kabupaten Magelang menargetkan untuk mengembalikan sebanyak 1.000 ATS agar kembali ke sekolah pada tahun 2024.
"Memang target ini tidak mudah, sehingga dibutuhkan keseriusan dan ketelitian agar mereka yang putus sekolah bisa kembali bersekolah, baik ke lembaga pendidikan formal maupun nonformal," pungkas Eko.
0 Komentar