BERITAMAGELANG.ID - Pengendalian inflasi pangan di Jawa Tengah perlu diperkuat melalui pembenahan distribusi, kepastian pasokan, serta kerja sama antardaerah. Upaya tersebut dinilai penting agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau masyarakat sekaligus menjaga petani memperoleh nilai jual yang layak.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol Ahmad Luthfi, dalam kegiatan Sinergi dan Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan (Sigap) 2026 yang diselenggarakan bersama Bank Indonesia dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Tengah, para bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota se-Jawa Tengah.
Ahmad Luthfi menegaskan, pengendalian inflasi tidak boleh hanya berorientasi pada banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi harus benar-benar menghasilkan dampak langsung bagi masyarakat. Salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah yang harus direncanakan dengan baik, tepat sasaran, serta mampu menyediakan bahan pokok sesuai kebutuhan masyarakat.
"Orientasi kita bukan berapa kali melakukan kegiatan, tetapi harus punya dampak langsung kepada masyarakat. Gerakan Pangan Murah harus benar-benar dirasakan manfaatnya dan barang yang disediakan bisa terserap oleh masyarakat," tegasnya.
Ia juga meminta seluruh bupati dan walikota memperkuat koordinasi dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan. Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan peran BUMD sebagai off-taker atau penyerap hasil produksi petani, memperkuat kerja sama antardaerah, serta membangun rantai pasok yang terintegrasi dari tingkat petani hingga pasar.
Menurutnya, pengawasan terhadap distribusi dan pergerakan harga juga harus diperketat untuk mencegah penimbunan maupun praktik spekulasi yang dapat memicu kenaikan harga. Menjelang Natal dan Tahun Baru, pemerintah daerah diminta membentuk Satgas Pengendalian Harga dengan melibatkan perangkat daerah, BUMD, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
"Jawa Tengah tidak boleh ada penimbunan. Jangan sampai terjadi disparitas harga yang terlalu tinggi dan masyarakat kesulitan mendapatkan bahan pangan. Petani harus mendapatkan harga yang baik, sementara masyarakat tetap bisa membeli dengan harga terjangkau," pesannya.
Ahmad Luthfi juga menekankan pentingnya menjaga sektor pertanian sebagai salah satu kekuatan ekonomi Jawa Tengah. Dengan luas wilayah sekitar 3,34 juta hektare dan 1,5 juta hektare di antaranya merupakan lahan pertanian, Jawa Tengah memiliki peran strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Pada 2025, produksi padi Jawa Tengah mencapai 11,1 juta ton atau sekitar 16,5 persen dari produksi nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menyalurkan sekitar 1.005 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) serta mendukung pembangunan infrastruktur irigasi tersier untuk meningkatkan produktivitas pertanian di kabupaten/kota.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, M. Noor Nugroho menyampaikan, pengendalian inflasi membutuhkan sinergi berkelanjutan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data perkembangan inflasi BPS, inflasi Jawa Tengah pada Oktober 2026 tercatat sebesar 2,99 persen secara tahunan (year-on-year), menurun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 7,18 persen.
Meski demikian, sejumlah komoditas pangan seperti beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan minyak goreng masih menjadi penyumbang inflasi yang perlu diwaspadai.
Noor juga menyoroti disparitas harga cabai rawit antardaerah yang mencapai 66,2 persen dan cabai merah sekitar 42,9 persen. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan rantai distribusi agar pasokan dari daerah surplus dapat menjangkau daerah yang membutuhkan secara lebih efisien.
"Kerja sama antardaerah serta penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir perlu terus diperkuat untuk mengurangi disparitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan," ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Magelang, Grengseng Pamuji menyampaikan, Kabupaten Magelang terus mendorong penguatan tata niaga dan hilirisasi produk pertanian, khususnya komoditas cabai yang menjadi salah satu potensi unggulan daerah.
Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah menjalin kolaborasi bersama Bank Indonesia melalui pelaksanaan lelang cabai di tingkat petani. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani sekaligus menciptakan tata niaga yang lebih baik.
"Kami sudah bergerak bersama Bank Indonesia melalui lelang cabai di tingkat petani. Untuk hilirisasinya juga terus kami dorong. Tentu kami sangat mendukung apa yang disampaikan Bapak Gubernur terkait kerja sama antardaerah untuk mendukung pasokan dan pengendalian inflasi," jelas Grengseng.
Ia menambahkan, Kabupaten Magelang merupakan salah satu daerah penghasil cabai yang turut memasok kebutuhan pasar di berbagai wilayah, termasuk Pasar Induk Jakarta. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Magelang sebelumnya telah menjalin perjanjian kerja sama (PKS) dengan Sumatera Selatan terkait komoditas cabai.
Melalui penguatan tata niaga, hilirisasi, dan kerja sama antardaerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang berharap potensi produksi pertanian dapat memberikan manfaat lebih besar bagi petani sekaligus mendukung stabilitas harga pangan.
Sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan petani diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan serta memastikan masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga yang wajar dan pasokan yang mencukupi.
0 Komentar